Diskominfo – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3A-PM dan P2KB) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pelaporan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026. Kegiatan strategis ini diselenggarakan di Aula Raja Bahagia Resto, Rabu (9/9/2026) sebagai upaya nyata untuk mengevaluasi integrasi kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim turut dihadiri Kadis P3A-PM dan P2KB Irma Suryani, Dr Hairani Siregar Dosen Kesejahteraan Sosial sekaligus Fasilitator PUG Narasumber dari FISIP Universitas Sumatera Utara Medan dan para Kasubbag Program Perencanaan se Kota Tanjungbalai.
Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan upaya mewujudkan kesetaraan gender sejauh ini telah dilakukan oleh banyak pihak. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat masih banyak praktek ketidakadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan yang kebanyakan dialami oleh perempuan.
“PUG merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender telah diamanatkan melalui intruksi presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2000, dimana strategi yang dilakukan dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek dapat melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan baik di pemerintah pusat dan daerah,” Ujarnya.
Lebih lanjut Wali Kota mengatakan untuk kondisi di Kota tanjungbalai dapat kita lihat melalui indeks pembangunan gender (IPG), sebab pada titik inilah perlunya kita bersama-sama melakukan evaluasi strategi agar terciptanya percepatan kesetaraan gender dan implementasi PUG sesuai target RPJMD di Kota Tanjungbalai.
Berdasarkan data BPS saat ini, IPG Kota Tanjungbalai tahun 2025 berada di angka 92,11%, masih berada dibawah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) pada angka 92,21 % dan Nasional 92,69 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota tanjungbalai. Sedangkan dari sisi indeks pemberdayaan gender (IDG) Kota Tanjungbalai berada diangka 72,61 %, juga masih dibawah Provsu dengan IDG sebesar 72,45 % dan nasional sebesar 72,62 %. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai belum menunjukkan peran yang signifikan, sebutnya.
Mahyaruddin menegaskan indikator atas keberhasilan implementasi PUG, tidak hanya melalui angka statistik IPG melainkan juga adanya legitimasi melalui peran bersama sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).
Perlu saya tekankan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) bukan merupakan suatu program kegiatan, melainkan strategi pembangunan. strategi PUG perlu diintegrasikan dengan program pembangunan demi memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua, tambahnya.
“Bimtek penyelenggaraan PUG ini merupakan upaya pemerintah dalam membuka wawasan dan peningkatan SDM OPD untuk lebih memahami arti dan pentingnya kesetaraan gender dan menuangkannya dalam anggaran yang responsif gender di masing – masing perangkat daerah melalui gender action budget (GAB),” tutur Wali Kota lagi.
Harapannya, melalui Bimtek kali ini agar segala kebijakan dan kegiatan baik dalam pemerintahan dan masyarakat memiliki sensitifitas gender dan tidak bias gender. Ia menyadari bahwa implementasi PUG di Kota Tanjungbalai saat ini masih memerlukan berbagai penguatan berkelanjutan agar kesetaraan dan keadilan gender benar-benar dapat terwujud secara optimal. implementasi ini perlu terus digali untuk memastikan apakah kesetaraan dan keadilan gender tersebut telah benar-benar terwujud secara nyata di Kota Tanjungbalai.
Ia juga berharap setiap perangkat daerah menyampaikan data dan informasi yang lengkap, akurat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah, sekaligus memperkuat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
“Saya berharap seluruh OPD dapat memastikan kualitas data yang disampaikan. Dengan data yang baik, kita bisa melahirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta anggaran yang berkeadilan gender,” tutupnya.
Sebelumnya, Kadis P3A-PM dan P2KB Irma Suryani dalam laporannya menyampaikan Tujuan dari Bimtek Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota Tahun 2026 adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan perserta tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG), agar Perangkat Daerah membentuk Kelembagaan PUG melalui Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah, Peserta mampu mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dan menemukan solusi terbaik dalam rangka percepatan PUG dan pelaksanaan PPRG di masing-masing Perangkat daerah dan Perangkat Daerah mampu menyusun RKA yang berlandaskan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah dengan menyusun Gender Actin Budget (GAB).
Pelaksanaan Bimtek selama 1 (satu) hari di Aula Raja Bahagia Resto dan diikuti satu orang peserta yang merupakan Kasubbag Program Perencanaan dari tiap OPD yang nantinya diharapkan memahami konsep gender dan inklusi sosial, dan bisa mengidentifikasi isu gender di satuan kerja masing-masing dan menuangkannya dalam GAB ( Gender Action Budget ) sehingga kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan responsif Gender, sebutnya. (Dnd)
